Ini kabar buruk bagi pilot dan pecinta fotografi udara serta pihak lain di Amerika Serikat; Drone DJI dilarang terbang di wilayah AS.
Pasalnya, Undang-Undang Melawan Drone Tiongkok, yang diperkenalkan oleh Senator Elise Stefanik (R-NY), mendapatkan lebih banyak dukungan di Kongres, sehingga meningkatkan kemungkinan Drone DJI dilarang secara nasional di AS.
Para pendukung RUU tersebut mengutip kekhawatiran keamanan nasional, dan menuduh drone DJI menyediakan data mengenai infrastruktur penting di Amerika Serikat kepada Partai Komunis Tiongkok.
Jika disahkan, RUU ini akan berdampak signifikan terhadap industri drone di AS dan berpotensi berdampak pada konsumen yang mengandalkan drone DJI untuk rekreasi, aplikasi komersial, dan inisiatif keselamatan publik seperti misi pencarian dan penyelamatan.
DJI tengah berusaha menentang RUU dimana drone DJI akan dilarang terbang di wilayah AS.
Pendeknya, drone DJI akan dilarang terbang oleh Pemerintah AS karena khawatir Tiongkok mengumpulkan informasi melalui drone tersebut.
Hal ini akan berdampak pada beberapa area pasar konsumen dan pasar drone komersial.
Upaya legislatif agar drone DJI Diblokir
Setelah disetujui dengan suara bulat oleh Komite Energi dan Perdagangan DPR, rancangan undang-undang di mana drone DJI dilarang terbang di AS sedang diajukan ke Kongres dan nantinya dapat diajukan ke meja Presiden Joe Biden.
Undang-undang tersebut mengusulkan untuk menambahkan drone DJI ke dalam daftar yang dikelola oleh Komisi Komunikasi Federal (FCC) berdasarkan Undang-Undang Jaringan Komunikasi yang Aman dan Tepercaya tahun 2019.
Hal ini akan memblokir drone DJI agar tidak dapat beroperasi pada infrastruktur komunikasi di A.S., seperti dilansir The New York Times, secara efektif menjadikan drone DJI dilarang terbang dan tidak dapat digunakan. Meskipun RUU ini mendapat dukungan luas dari kedua partai, DJI dengan keras menyuarakan penolakannya.
Oposisi DJI
Dalam postingan blog berjudul “Get the Facts,” DJI mengecam apa yang disebutnya sebagai “tuduhan yang tidak akurat dan tidak berdasar” terhadap operasinya.
Perusahaan berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak hanya menghambat persaingan tetapi juga melanggengkan narasi xenofobia sekaligus menghambat inovasi dalam industri drone.
Perusahaan mengklaim pengguna dapat memilih untuk tidak ikut serta dalam fitur yang memungkinkan drone DJI mengumpulkan catatan penerbangan, foto, atau video. Ini juga menyarankan operator mengaktifkan fitur Mode Data Lokal, memutuskan sambungan aplikasi penerbangan dari internet.
DJI juga bersikeras bahwa mereka “mengikuti aturan dan peraturan di pasar tempat mereka beroperasi,” dan menambahkan bahwa mereka “bukan perusahaan militer.”
“Kami tetap menjadi salah satu dari sedikit perusahaan drone yang dengan jelas mengecam dan secara aktif mencegah penggunaan drone kami dalam pertempuran. DJI tidak memproduksi peralatan tingkat militer, juga tidak mengejar peluang bisnis untuk penggunaan atau operasi tempur.”
Dominasi DJI di pasar konsumen dan komersial
Selama dekade terakhir, DJI telah memperkuat posisinya sebagai produsen drone konsumen global terkemuka, dengan perkiraan pangsa pasar sebesar 58% pada tahun 2022, seperti dilansir The New York Times.
Meningkatnya popularitas merek ini dapat dikaitkan dengan perpaduan strategis antara keterjangkauan, aksesibilitas, dan fitur-fitur mutakhir, sehingga memudahkan para pemula untuk mempelajari cara menerbangkan drone. Kombinasi ini telah memberdayakan pengguna DJI untuk menangkap perspektif udara yang menakjubkan baik dalam fotografi maupun videografi.
Oleh karena itu, drone DJI telah menjadi pilihan utama bagi para pelancong, penyelenggara acara, dan agen real estate, menawarkan pengalaman yang tidak dapat Anda peroleh bahkan dari kamera mirrorless terbaik sekalipun.
Di luar pasar konsumen, DJI menjadi sangat diperlukan dalam industri seperti konstruksi, energi, dan pertanian.
Drone mereka, dilengkapi dengan beberapa kamera profesional terbaik yang ada, memungkinkan penilaian bangunan, infrastruktur, dan tanaman dengan lebih cepat dan aman.
Drone ini juga secara rutin digunakan untuk membantu menghasilkan peta dan survei terperinci terhadap tanah, bangunan, dan lokasi konstruksi, sehingga memberikan data yang sangat berharga untuk perencanaan kota dan inisiatif pemantauan lingkungan.
Selain itu, operasi pencarian dan penyelamatan memanfaatkan kemampuan drone DJI, yang memungkinkan tim untuk menjangkau wilayah yang luas dan menavigasi medan yang menantang ketika menemukan orang hilang.
Kekhawatiran tentang keamanan data
Meskipun popularitasnya di kalangan konsumen dan sektor komersial, DJI masih dianggap sebagai ancaman keamanan. Menurut Irina Tsukerman, seorang analis geopolitik dan presiden Scarab Rising, Inc., drone DJI dapat digunakan untuk spionase.
“Laporan intelijen baru-baru ini menunjukkan kemungkinan besar bahwa teknologi Tiongkok pada UAV, teknologi otomotif, dan jenis teknologi lain yang banyak digunakan dapat digunakan untuk spionase,” kata Tsukerman.
Menururnya, pengumpulan data pribadi dan publik dapat membantu upaya Tiongkok dalam mencapai dominasi teknologi dan militer melawan AS dan juga dapat digunakan untuk menargetkan Amerika.
Upaya DJI untuk menghindari larangan tersebut
Untuk melawan upaya pelarangan produknya, DJI telah banyak berinvestasi dalam upaya lobi dan mencari dukungan akar rumput.
Perusahaan ini telah mendanai situs web Drone Advocacy Alliance, yang bertujuan untuk berkolaborasi dengan para pelaku industri dan anggota parlemen, sekaligus memberdayakan pengguna akhir untuk memilih drone pilihan mereka. Selain itu, situs web ini menawarkan sumber daya untuk menghubungi pejabat terpilih guna melakukan advokasi lebih lanjut untuk tujuan-tujuan ini. ***
