BANK DUNIA dan Republik Indonesia sepakat melanjutkan kerjasama setelah disetujuinya kerangka kerja kemitraan atau country partnership framework (CPF) dengan Indonesia. Kesepakatan baru tersebut berlaku untuk periode 2021–2025.
DIREKTUR Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan tahun ini dan tahun depan Bank Dunia akan memprioritaskan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.
“Termasuk mendukung reformasi ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan menyegarkan kembali berbagai upaya di bidang perubahan iklim, digitalisasi, dan kesetaraan gender,” paparnya seperti dikutip dari Jawapos.
Terpisah, Wakil Presiden International Finance Corporation (IFC) Asia dan Pasifik Alfonso Garcia Mora juga akan berfokus pada terciptanya sistem keuangan yang inklusif. Terutama melalui kerja sama digitalisasi. Juga kerja sama berkelanjutan dengan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Alfonso menyebut pentingnya peran sektor swasta. “Mengembangkan berbagai peluang yang berkelanjutan dan inklusif untuk menggerakkan lebih banyak investasi swasta akan sangat penting bagi upaya pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Tujuan kerja sama Bank Dunia dan RI adalah mendorong upaya pemulihan ekonomi akibat persebaran virus SARS-CoV-2. Juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif pada masa mendatang.
“Melalui kerangka kerja ini, grup Bank Dunia akan melanjutkan kemitraannya dengan Indonesia dan mendukung upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi,” ujar Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa belum lama ini.
Victoria mengatakan, CPF baru itu disusun dalam bayang-bayang pandemi Covid-19. Kerangka kerja samanya disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
CPF itu berfokus pada empat bidang kerja sama. Yang pertama adalah memperkuat daya saing dan ketahanan perekonomian.
Kedua, meningkatkan infrastruktur dan mengembangkan modal manusia. Lalu, poin keempat mendukung pengelolaan aset-aset alam, sumber mata pencaharian berbasis sumber daya alam, dan ketahanan terhadap bencana.
“Akibat pandemi, pemerintah telah mengalihkan fokusnya pada penguatan kebijakan dan kelembagaan. Terutama pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan digitalisasi,” jelas Victoria. Khusus pada aspek digital, CPF ditujukan untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan inklusi teknologi.
Dia berharap Bank Dunia bisa membuat Indonesia kian dekat pada tujuan-tujuan terkait dengan pertumbuhan inklusif. Selain itu, Indonesia harus bisa membangun kelas menengah yang tangguh supaya selanjutnya bisa masuk kelompok negara-negara berpenghasilan tinggi. ***
