Pada 2021 ini, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah mencapai lebih dari 400 ribu orang. Jumlah ini bertambah karena faktor pandemi Covid-19.
Sebelumnya pada rangkaian kampanye Pemilihan Gubernur 2020 lalu, Rusdi Mastura – Ma’mun Amir, Gubernur dan Wakil Sulteng kini, menawarkan sejumlah ‘janji politik’. Janji-janji politik itu beberapa di antaranya termaktub dalam Kartu Sulteng Sejahtera. Salah satunya yang kini ditunggu adalah janji untuk memberikan uang tunai sebanyak Rp1 juta/kepala keluarga.
Dalam poster-poster kampanye keduanya ketika itu, tertulis jelas bahwa Rusdi-Ma’mun akan ‘tancap gas’ melaksanakan program-program unggulan yang tertera di KSS itu.
Rusdi – Ma’mun dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada 16 Juni 2021. Sampai dengan hari ini sudah terhitung enam bulan Rusdi – Ma’mun menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng.
Sayangnya, program yang termaktub dalam ‘Kartu Biru’ itu hingga kini belum terealisasi. Inilah yang membuat Partai Gerindra Sulteng meningatkan janji politik Rusdi-Ma’mun itu.
“Kami ingin mengingatkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Rusdi Mastura-Ma’mun Amir bahwa ada satu janji politik yang harus dipertanggungjawababkan yakni program Kartu Sulteng Sejahtera berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin Sulawesi Tengah,” sebut Abdul Karim Aljufri, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sulteng.
Menurut hematnya, seharusnya hal tersebut terakomodir dalam kebijakan dan program yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulteng 2021-2026.
Tak cuma Gerindra yang menanyakan soal itu, sejumlah warga Kota Palu sudah menagih janji Rusdi-Ma’mun ini.
Salah satunya adalah Yanti, warga di Jalan Nokilalaki, Kelurahan Besusu Timur menagih janji serupa.
“Sebenarnya Kartu Sulteng Sejahtera ini untuk apa diberikan kepada kita, kalau tidak ada fungsinya. Dulu waktu masa kampanye banyak sekali janjinya kepada masyarakat, sampai sampai saya juga dengan keluarga hanyut dalam janjinya, memilih tapi mana buktinya,” keluh Yanti seperti dilansir Media Alkhairaat, Sabtu (13/11/2021).
Menjawab itu, Kepala Bagian Komunikasi, Biro Administrasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng Adiman Raja mengirimkan keterangan tertulisnya kepada jafarbuaisme.com, Kamis (9/12/2021).
Menurut Adiman, Pemerintah Provinsi Sulteng telah mengalokasikan dana untuk bantuan sosial pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp10 miliar.
“ Namun demikian untuk merealisasikan bantuan dan bagaimana pola penyalurannya akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang berlaku,” kata dia.
Menilik jawaban Adiman itu bisa dipastikan bahwa penyaluran anggaran ini belum bisa dilakukan secepatnya.
Ia juga lupa bahwa jumlah keluarga miskin di daerah ini tidak kurang dari 400 ribu jiwa atau kurang lebih 200 ribu kepala keluarga. Bila 1 kepala keluarga mendapatkan 1 juta, maka Pemerintah harus menyediakan uang tidak kurang dari Rp200 miliar. Sementara dana bantuan sosial yang dialokasikan di APBD Sulteng 2022 hanya sebesar Rp10 miliar. Lagi pula alokasi dana bantuan sosial, seperti praktik selama ini, bukan diperuntukkan bagi bantuan langsung tunai. Biasanya dana itu diperuntukan bagi bantuan sosial keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Artinya dana itu tentu saja tak cukup.
“Di APBD Sulteng 2022 juga tidak ada yang secara spesifik menyebutkan alokasi anggaran untuk BLT Rp1 juta per kepala keluarga,” imbuh Abdul Karim Aljudri kemudian. ***
