Prabowo dan Tan Malaka: Dua Jalan, Satu Cita-cita tentang Indonesia
“Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang merdeka, tetapi bangsa yang mampu memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya.”
Mempertemukan nama Prabowo Subianto, yang lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951, dengan Tan Malaka, yang lahir di Pandam Gadang, Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada 2 Juni 1897 dan wafat di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, pada 21 Februari 1949, mungkin sekilas terasa janggal. Keduanya lahir dalam zaman yang berbeda, tumbuh dalam lingkungan politik yang bertolak belakang, dan dibentuk oleh pengalaman sejarah yang hampir tidak memiliki titik temu.
Tan Malaka adalah revolusioner kiri, pemikir republik yang hidup dalam pelarian dan wafat sebagai tokoh yang lama dihapus dari sejarah resmi. Prabowo Subianto adalah seorang jenderal yang tumbuh dalam lingkungan Orde Baru, kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia dengan mandat besar untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.
Namun sejarah tidak selalu dibaca melalui label ideologi. Ada kalanya sejarah menemukan titik temu justru pada cita-cita.
Di situlah Prabowo dan Tan Malaka menjadi menarik untuk diperbandingkan.
Bukan karena keduanya memiliki pandangan politik yang sama, melainkan karena keduanya memandang bahwa Indonesia hanya akan benar-benar merdeka apabila rakyatnya hidup sejahtera.
Tan Malaka sejak awal memandang kemerdekaan bukan sekadar pergantian kekuasaan dari kolonial kepada elite pribumi. Dalam berbagai tulisannya, terutama Madilog dan Gerpolek, ia berkali-kali mengingatkan bahwa kemerdekaan politik tidak akan berarti jika rakyat tetap miskin, lapar, dan bergantung kepada bangsa lain.
Baginya, penjajahan memiliki banyak wajah.
Kolonialisme bisa pergi, tetapi kemiskinan tetap menjajah.
Imperialisme bisa berakhir, tetapi ketergantungan ekonomi masih mengikat bangsa.
Karena itu, perjuangan harus diarahkan pada pembangunan ekonomi nasional yang mampu menghidupi rakyat sendiri.
Pandangan serupa, dengan bahasa yang berbeda, berkali-kali muncul dalam pidato Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo hampir selalu menghubungkan kemerdekaan dengan kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Menurutnya, bangsa yang tidak mampu memberi makan rakyatnya bukanlah bangsa yang benar-benar merdeka.
Karena itu, sejak awal pemerintahannya, perhatian besar diarahkan kepada ketahanan pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, pembangunan desa, serta program makan bergizi bagi anak-anak Indonesia.
Di sini terdapat satu irisan pemikiran yang menarik.
Baik Tan Malaka maupun Prabowo sama-sama melihat bahwa kemerdekaan harus diukur dari kesejahteraan rakyat, bukan hanya dari simbol-simbol kenegaraan.
Tan Malaka tidak percaya bahwa kesejahteraan akan lahir dengan sendirinya melalui mekanisme pasar.
Negara harus aktif.
Negara harus menjadi pelindung rakyat kecil.
Negara harus memastikan sumber daya nasional dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa.
Pandangan tersebut lahir dari pengalaman kolonial, ketika kekayaan Indonesia justru dinikmati bangsa lain.
Prabowo juga berulang kali menyampaikan bahwa negara tidak boleh sekadar menjadi regulator.
Negara harus menjadi pelaku pembangunan.
Karena itu pemerintahannya memperkuat peran BUMN strategis, mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam, mempercepat hilirisasi mineral, membangun lumbung pangan nasional, hingga memperbesar investasi pada sektor pertanian dan pertahanan.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengekspor bahan mentah.
Nilai tambah harus dinikmati rakyat Indonesia sendiri.
Kalimat tersebut, meskipun lahir dari konteks ekonomi modern, sesungguhnya memiliki semangat yang dekat dengan gagasan ekonomi nasional yang pernah diperjuangkan Tan Malaka.
Kesejahteraan Sebagai Ukuran Nasionalisme
Ada satu kesamaan lain yang sering luput diperhatikan.
Baik Tan Malaka maupun Prabowo memandang nasionalisme bukan sebagai slogan kosong.
Nasionalisme harus menghasilkan manfaat nyata.
Tan Malaka menolak nasionalisme yang hanya berhenti pada pidato-pidato.
Baginya, nasionalisme berarti membebaskan petani dari kemiskinan, membangun pendidikan, memperkuat industri, dan menciptakan masyarakat yang berpikir rasional.
Prabowo pun berkali-kali mengaitkan nasionalisme dengan peningkatan kualitas hidup rakyat.
Program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, modernisasi pertanian, hingga peningkatan layanan kesehatan diposisikan sebagai bagian dari strategi memperkuat bangsa.
Dengan kata lain, cinta tanah air tidak berhenti pada upacara bendera.
Ia harus hadir dalam bentuk gizi anak yang lebih baik, hasil panen petani yang meningkat, lapangan kerja yang bertambah, dan kualitas pendidikan yang semakin baik.
Tan Malaka sangat keras terhadap ketergantungan asing.
Ia percaya bahwa bangsa yang bergantung kepada negara lain akan sulit menentukan masa depannya sendiri.
Karena itu ia mendorong pembangunan industri nasional, penguasaan ilmu pengetahuan, serta kemampuan rakyat mengelola kekayaan alamnya sendiri.
Prabowo mengartikulasikan gagasan serupa melalui istilah kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kemandirian industri pertahanan.
Indonesia, menurutnya, tidak boleh terus bergantung pada impor pangan maupun teknologi strategis.
Inilah sebabnya pembangunan pertanian modern, penguatan industri pertahanan dalam negeri, dan hilirisasi menjadi prioritas pemerintahannya.
Meski pendekatan kebijakan berbeda, orientasinya sama: Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri.
Namun menyamakan Prabowo dan Tan Malaka tentu merupakan penyederhanaan sejarah.
Perbedaan mereka sangat mendasar.
Tan Malaka dibentuk oleh tradisi sosialisme revolusioner.
Ia melihat perjuangan kelas sebagai bagian penting dari perubahan sosial.
Ia menghendaki transformasi radikal terhadap struktur ekonomi kolonial.
Prabowo justru bergerak dalam kerangka ekonomi campuran.
Ia menerima mekanisme pasar, investasi asing, serta kerja sama internasional selama kepentingan nasional tetap menjadi prioritas.
Prabowo tidak menawarkan revolusi.
Ia menawarkan transformasi melalui negara yang kuat, birokrasi yang efektif, investasi, industrialisasi, dan pembangunan bertahap.
Tan Malaka percaya pada mobilisasi revolusioner.
Prabowo percaya pada stabilitas politik sebagai syarat pembangunan.
Di sinilah jalan mereka berpisah.
Tan Malaka pernah bermimpi Indonesia menjadi bangsa besar yang dihormati dunia karena kecerdasan rakyatnya, kekuatan industrinya, dan keberanian mempertahankan kedaulatannya.
Impian itu lahir ketika republik bahkan belum berdiri kokoh.
Prabowo berbicara mengenai Indonesia Emas 2045.
Visinya adalah Indonesia menjadi negara maju, mampu memberi kehidupan layak kepada seluruh rakyat, memiliki industri modern, pertanian kuat, teknologi maju, dan pertahanan yang tangguh.
Istilahnya berbeda.
Bahasanya berbeda.
Tetapi keduanya sama-sama berbicara mengenai Indonesia yang berdiri tegak sebagai bangsa yang kuat.
Bukan bangsa yang menjadi penonton di negeri sendiri.
Warisan Pemikiran
Mungkin sudah saatnya bangsa ini membaca tokoh-tokohnya secara lebih dewasa.
Tan Malaka tidak perlu dipahami semata-mata sebagai tokoh kiri.
Prabowo pun tidak cukup dibaca hanya melalui latar belakang militernya.
Keduanya adalah anak zamannya masing-masing.
Yang menarik justru bagaimana gagasan tentang kesejahteraan rakyat melampaui sekat-sekat ideologi.
Dalam sejarah Indonesia, kesejahteraan selalu menjadi tema yang terus berulang.
Dari Bung Karno yang berbicara tentang social justice, Mohammad Hatta dengan ekonomi koperasi, Tan Malaka dengan republik rakyat, hingga Prabowo dengan pembangunan menuju Indonesia Emas.
Semuanya bertolak dari satu pertanyaan sederhana: bagaimana membuat rakyat Indonesia hidup lebih baik?
Jawaban mereka berbeda.
Strateginya berbeda.
Tetapi tujuan akhirnya memiliki kemiripan.
Sejarah sering kali lebih rumit daripada sekadar membagi tokoh ke dalam kubu kanan atau kiri.
Prabowo Subianto dan Tan Malaka memang berdiri di dua spektrum politik yang berbeda. Namun ketika pembicaraan diarahkan pada kesejahteraan rakyat, kemandirian ekonomi, dan cita-cita membangun Indonesia yang kuat, terdapat irisan gagasan yang layak dicermati.
Tan Malaka memimpikan republik yang merdeka dari kemiskinan dan ketergantungan. Prabowo mengupayakan Indonesia yang berdaulat melalui swasembada pangan, hilirisasi industri, penguatan pertahanan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jalan yang ditempuh tidak sama, demikian pula landasan ideologinya. Akan tetapi, keduanya menempatkan negara sebagai instrumen penting untuk melindungi rakyat dan mengelola kekayaan nasional demi kepentingan bangsa.
Pada akhirnya, sejarah tidak meminta kita memilih siapa yang paling benar. Sejarah mengajak kita memahami bahwa setiap generasi memiliki cara sendiri untuk mengejar cita-cita yang sama: Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri, rakyat yang hidup berkecukupan, dan negara yang mampu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warganya.
Barangkali, di titik itulah Tan Malaka dan Prabowo Subianto—meski dipisahkan oleh zaman, ideologi, dan pengalaman hidup—bertemu dalam satu harapan yang sama: Indonesia yang kuat karena rakyatnya sejahtera. ***
