Hibah Rp14 Miliar untuk Munas Kahmi disoal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Mereka meminta DPRD dan Gubernur Sulteng untuk meninjau kembali hibah Rp14 miliar untuk Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sebesar Rp14 miliar yang bersumber dari APBD Perubahan 2022.
“Itu merupakan kegiatan yang bersifat internal organisasi, tapi anggarannya bersumber dari APBD yang notabene adalah uang rakyat. Ini yang membuat kami keberatan,” tekan Direktur Walhi, Sunardi Katili, Kamis (15/09/22) di Palu.
Harus Ditinjau Kembali
Walhi Sulteng dan sejumlah organisasi nonpemerintah lainnya meninjau kembali peruntukkan hibah Rp14 miliar itu. Menurut mereka itu membebani APBD. Meskipun mereka pada prinsipnya tidak berkeberatan pada Munas Kahmi. Namun soal hibah itu menjadi perhatian mereka.
Ornop yang terdiri dari Walhi, YPR, Celebes Bergerak, Econesia, KPPA, SP Palu, para advokat dan simpatisan kebijakan anggaran publik tidak melarang atau berniat menghalangi atau keberatan kegiatan Munas KAHMI dilakukan, hanya menyesalkan sumber pendanaannya.
Mereka menyatakan tidak berkeberatan atas pelaksanaan kegiatan berskala nasional itu. Hanya saja, mereka menyesalkan sumber pendanaan kegiatan itu berasal dari APBD.
Himpunan Ornop ini menilai, ditengah situasi kenaikan harga BBM dan bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat, Pemprov dan DPRD Sulteng justru menganggarkan dana untuk kegiatan yang bukan prioritas, belum urgen dan belum layak.
Untuk diketahui, sesuai data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, dari 11 ribu penyintas bencana Palu, Sigi dan Donggala yang seharusnya berhak mendapatkan hunian tetap, baru 8 ribu penyintas yang menjadi target prioritas.
“Itupun baru 5 ribu dari 8 ribu yang telah mendapatkan huntap yang ditangani lembaga swasta, lembaga internasional dan pemerintah. Masih ada selisih 3 ribu penyintas. Jika Rp14 milyar itu dialihkan untuk 3 ribu penyintas tersebut tentu akan lebih baik dan tepat sasaran. Atau dialihkan anggarannya ke jaminan sosial ekonomi bagi rakyat yang saat ini masih sangat membutuhkan,” imbuh Sunardi.
Sementara itu, Munas KAHMI dijadwalkan berlangsung pada November 2022 di Kota Palu dan dihadiri enam menteri. Munas ini akan dibuka Presiden RI Jokowi. ***
