Selama kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2020, pasangan Rusdi Mastura dan Ma’mun Amir mengampanyekan Kartu Sulteng Sejahtera. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah.
Mereka menyebutkan program unggulan dalam Kartu Sulteng Sejahtera adalah Program Sembako Murah, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 1 Juta/Kepala Keluarga, Menciptakan 50 Ribu Lapangan Kerja Baru melalui Sinergi Program Pemerintah dan Swasta, BPJS Kesehatan Gratis, dan Pendidikan Gratis.
“Seminggu setelah kami dilantik Insya Allah, kami akan tancap gas mengaktifkan program unggulan kami yang terdapat pada kartu Sulteng Sejahtera,” tandas mereka dalam setiap kampanye.
Kata Rusdi, “karena saya politisi, maka saya akan berpikir out of box untuk mencarikan dana untuk itu. Bila birokrat tentu saja berpikir administratif dan terpaku pada ABPN dan APBD.”
Dan keduanya pun memenangkan Pilgub Sulteng. Mereka meraup 891.334 suara, mengalahkan rival pasangan Moh Hidayat Lamakarate-Bartholemeus Tandigala dengan 604.033 suara.
Lalu, Presiden Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, masa jabatan 2021-2024, Rusdi Mastura-Ma’mun Amir, Rabu, 16 Juni 2021.
Artinya sebentar lagi usia pemerintahan Rusdi-Ma’mun sudah genap setahun. Waktu yang pendek untuk bisa mewujudkan program kerja. Apalagi deraan pandemi Covid-19 benar-benar menguras waktu, energi dan pembiayaan. Tapi, orang banyak tak mau tahu. Janji sudah terlanjur diucapkan.
Rakyat pun tak mau tahu bila kartu itu sebelum hari pencoblosan sudah ditarik oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tengah.
Cuma untuk itu ada yang bilang, “yang ditarik adalah kartunya. Bukan programnya.” Artinya, itu tetaplah menjadi janji yang harus ditunaikan.
Dan coba kita hitung. Saat ini APBD Sulawesi Tengah Ditetapkan sebesar Rp4,32 Triliun. Sedang jumlah keluarga miskin tidak kurang 381,21 ribu orang. Hitung saja seberapa besar uang yang harus diperlukan untuk memenuhi janji itu.
Muncul penjelasan bahwa bisa saja BLT dari Dana Desa sebesar Rp900 per keluarga miskin jadi jalan keluarnya. Atau masyarakat penerima manfaat bantuan sosial lainnya, tidak lagi dapat BLT dari Kartu Sulteng Sejahtera itu. Bisa saja tentunya. Tapi soal ini, saat kampanye tak pernah dijelaskan pada rakyat calon pemilih. Makanya banyak yang menaruh harap. Artinya, soal janji Rp1 juta/KK memang cuma dijadikan bahan kampanye. Apakah nanti dapat ditunaikan atau tidak, itu lain soal.
Jelang Idul Fitri lalu, orang pun ramai menagih janji.
“Tadi saya ikut saja kemari. Ada teman sesama tukang ojek bilang ada pembagian uang di Rumah Dinas Gubernur.”
Begitu kata Marwan, Warga Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu saat berdesakan di depan Rumah Jabatan Gubernur Sulteng di Jalan Moh. Yamin, Palu, Jumat, 29 April 2022 lalu.
Marwan tak sendiri. Seratusan warga lainnya juga berharap sama. Rata-rata mereka membawa Kartu Sulteng Sejahtera.
“Saya pulang saja. Katanya uang habis. Ada yang sudah dapat lima puluh ribu per orang. Kalau seperti janji di Kartu Sulteng Sejahtera katanya mau dibagi, tapi belum ada kejelasannya,” sambung Yance, warga Kelurahan Ujuna, Palu Barat yang juga menunggu pembagian uang lebaran di depan Rujab Gubernur.
Kasmawati, warga Kelurahan Baru, Palu Barat juga mengatakan bahwa dia belum dapat uang lebaran. Ia juga membawa Kartu Sulteng Sejahtera. Kata dia buat jaga-jaga. Siapa tahu itu jadi syarat buat menerima uang lebaran. Ia sebelumnya mendapat kabar bahwa BLT Rp1 juta/keluarga akan dibagikan saat lebaran.
“Waktu kampanye kami dijanji dapat bantuan satu juta per keluarga. Tapi sampai saat ini kami belum dapat,” aku dia.
Sayangnya, harapan mereka kandas. Janji hanya tinggal janji. Masih jauh panggang dari api. Kartu Sulteng Sejahtera sudah seperi ‘jimat’ yang disimpan dalam dompet bersebelahan dengan KTP atau SIM. ***
