Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Hal tersebut disampaikan Heru dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 12 Oktober 2022.
“Jadi Pak Presiden menitipkan, menyampaikan kepada saya secara garis besar ada tiga hal. Yang pertama adalah penanganan banjir, tata ruang, dan kemacetan lalu lintas,” ucap Heru.
Terkait dengan lalu lintas dan transportasi, Heru menyampaikan akan terus melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh para Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
“Terkait dengan kemacetan lalu lintas sebenarnya DKI itu sudah memiliki blueprint yang bagus mulai dari Pak Wiyogo, dilanjutkan Pak Fauzi Bowo, dilanjutkan sampai dengan gubernur sekarang. Tentunya program itu kita lanjutkan,” tutur Heru.
“Terkait dengan lainnya, lalu lintas tentunya transportasi terpadu seperti MRT harus dilanjutkan bukan hanya dari Lebak Bulus sampai Kota, tetapi ada dari Pulogadung sampai ke Dukuh Atas,” lanjutnya.
Selain itu, terkait dengan penanggulangan banjir, Pj Gubernur DKI Jakarta ini juga akan melanjutkan program-program penanggulangan banjir yang sebelumnya telah dijalankan. Heru mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Semua program gubernur itu mungkin cukup baik tinggal nanti volumenya atau penempatannya kita lihat dan yang memprogramkan itu kan dinas-dinas yang sudah berpengalaman,” tutur Heru.
Profil Heru Budi Hartono
Drs. Heru Budi Hartono, M.M., lahir 13 Desember 1965 adalah Kepala Sekretariat Kepresidenan sejak 2017.
Dia adalah mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tahun 2015-2017.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk menjadi Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 melalui jalur independen.
Sekarang berstatus sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta yang belum dilantik.
Heru Budi Hartono jelas bukan sosok asing di tubuh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
Ketika menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta ia sempat diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi pantai Jakarta.
Heru juga kerap dikaitkan dengan kasus pembelian tanah Cengkareng dan tanah RS Sumber Waras di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pernah menggelar aksi mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono yang dicurigai ikut dalam tindak pidana pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016.
Selain itu, Heru juga diduga memiliki informasi mengenai skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di pantai utara Jakarta. ***
