Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga negara paling dipercaya oleh masyarakat. TNI menempati peringkat pertama berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.

Survei ini dilakukan terhadap 12 lembaga negara. Tentara Nasional Indonesia berada di peringkat pertama dengan nilai kepercayaan masyarakat yakni 92,2%. Disusul presiden dengan 88,4% yang berada di peringkat 2 dan Mahkamah Agung (MA) di peringat ketiga dengan 80,4%.

“Kepercayaan publik di akhir bulan Oktober, awal November, kepercayaan publik terhadap lembaga negara, termasuk lembaga penegakan hukum dan demokrasi, masih dipegang oleh TNI,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertema Kinerja Lembaga Penegak Hukum di Mata Publik dan Penanganan Kasus-Kasus Besar secara virtual, Minggu (27/11/2022).

BACA INI JUGA:  Seteru Dirlantas - SCTV Berakhir Manis, Dodi Darjanto: Saya Menghargai Kerja Jurnalis

“Mengapa publik sangat percaya dengan Tentara Nasional Indonesia, ini bukan hal baru, kita sering temukan apa dasarnya TNI mendapatkan kepercayaan tinggi,” katanya.

BACA INI JUGA:  Banyak Dijual Daring, Ini Jenis Airsoft Gun yang Dipakai Penembak Kantor MUI Pusat
https://youtu.be/y6eZze7edAg

Sementara untuk MA, kata Burhanuddin, kepercayaan masyarakat masih relatif tinggi dikarenakan sisi negatif yang berkaitan dengan MA kurang mendapat perhatian masyarakat.

“Isu korupsi yang melibatkan Hakim Agung (Sudrajad Dimyati cs) kurang mendapatkan perhatian publik lain dengan dengan kasus Sambo dan Teddy Minahasa. Oleh sebab itu MA masih tinggi kepercayaan publiknya karena isu negatif tidak mendapat atesi publik,” katanya.

Sedangkan untuk lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung paling dipercaya dibandingkan Polri, KPK, dan pengadilan.

BACA INI JUGA:  Ini Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 

Berikut ini Hasil Survei Indikator Politik Indonesia terkait kepercayaan publik terhadap lembaga negara:

  1. TNI 92,2%
  2. Presiden dengan 88,4%
  3. MA 80,4%
  4. Mahkamah Konstitusi (MK) 79,2%
  5. Kejaksaan 77,5%
  6. Pengadilan 76,8%
  7. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 71,9%
  8. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 71%
  9. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 68,7%
  10. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 64,2%
  11. Polri 60,5%
  12. Partai Politik 56,7% ***

Baca berita terbaru jafarbuaisme.com di Google News.