4 Langkah Strategi Wapres Tingkatkan Pemanfaatan Migas di era Transisi Energi. “Pertama, realisasikan target produksi minyak bumi sebesar 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar standar kaki kubik per hari pada tahun 2030 atau lebih cepat.”
Demikian Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jambaran Tiung Biru (JTB) serta Lapangan Gas MDA & MBH, di Sheraton Hotel and Towers, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Rabu (08/02/2023).
Untuk mencapai target tersebut, kata dia, perlu kepastian dan kemudahan perizinan agar percepatan komersialisasi segera dilaksanakan.
Wapres meminta agar percepat proses pengembangan cadangan gas yang sudah ditemukan. Sehingga gas bisa tetap menjadi komoditas unggulan Indonesia, ujar Wapres seperti keterangan Pers Biro Humas setwapres, Rabu.
“Kedua, segera selesaikan desain kebijakan gas nasional yang mencakup rancangan besar terkait gas berikut kebutuhan industri secara konkret,” tegasnya.
Menurutnya kebutuhan gas untuk pupuk, pembangkit listrik, industri petrokimia, dan industri lainnya harus dapat diidentifikasi dan dicukupi untuk mendorong tumbuhnya industri di tanah air.
Di sisi lain, penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) juga harus memperhatikan unsur keadilan dan keseimbangan manfaat yang diterima oleh produsen gas, industri yang menggunakan gas, dan pemerintah.
“Ketiga, segera selesaikan pembangunan infrastruktur gas. Lokasi lapangan gas yang jauh, bahkan ada yang berada di laut, tentunya membutuhkan infrastruktur yang baik untuk menyalurkan gas ke titik titik industri maupun pembangkit,” kata Wapres mengingatkan.
Karena itu, Wapres meminta, agar pembangunan jaringan pipa transmisi Cirebon–Semarang dan Dumai–Sei Mangkei serta pembangunan terminal penerima, regasifikasi dan moda transportasinya dipercepat. Hal ini untuk memudahkan penyaluran kelebihan pasokan gas di Jatim dan Aceh dan kilang Tangguh.
“Terakhir, gunakan teknologi rendah karbon dalam industri migas,” pesan Wapres.
“SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar menggunakan teknologi rendah emisi dalam kegiatan operasinya, sehingga dapat ikut berkontribusi pada pencapaian target Net-Zero Emission,” tambahnya.
Menurut Wapres, dengan strategi-strategi ini, menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan target penurunan emisi Indonesia, dari 29% menjadi 31,89% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional, serta target Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Wapres mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan PSN JTB, serta Proyek Lapangan MDA dan MBH, hingga selesai dengan baik.
“Saya mengapresiasi keberhasilan pembangunan kedua proyek ini yang mampu meningkatkan pasokan gas nasional sebesar 312 juta standar kaki kubik per hari, dan menyumbang penerimaan negara hingga Rp37,2 triliun selama proyek berjalan,” tuturnya.
Wapres pun berharap kedua proyek ini mampu meningkatkan pasokan gas secara signifikan, dan menjamin ketersediaan migas bagi industri di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga turut memberikan nilai tambah dan meningkatkan penerimaan negara.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melaporkan progres kedua proyek ini.
“Total investasi Lapangan Gas JTB sekitar Rp22,5 Triliun. Penerimaan negara yang didapatkan mencapai sekitar Rp23,1 Triliun (selama proyek berjalan) dan TKDN pada proyek ini adalah sebesar 40%,” jelas Arifin.
“Proyek Lapangan Gas JTB menyerap tenaga kerja berasal dari lokal Bojonegoro sebesar ±65%, puncaknya mencapai 4.941 tenaga kerja lokal (dari total 7.523 tenaga kerja) pada April 2021,” tambahnya.
Sabagai tanda peresmian gas onstream di lapangan JTB dan MDA & MBH, Wapres didampingi Menteri ESDM dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, menekan sirine dan menandatangani prasasti JTB dan prasasti MDA & MBH.
Dalam peresmian 2 proyek migas ini, dilakukan pula penyerahan revisi POD I Lapangan Asap, Kido dan Merah Wilayah Kerja Kasuari dari Menteri ESDM kepada Kepala SKK Migas.
Perubahan POD I Lapangan Asap, Kido dan Merah akan meningkatkan investasi dari sebelumnya sebesar USD 914 juta atau setara dengan Rp 13,5 triliun menjadi USD 3,376.7 juta atau setara dengan Rp 50 triliun sehingga berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah.
Revisi POD I tersebut akan memberikan gross revenue sebesar US$ 8,793 miliar, biaya cost recovery sebesar US$ 5,891 miliar dengan bagian pemerintah mencapai US$ 2,011 miliar atau setara dengan Rp 29,8 triliun dan bagian kontraktor sebesar US$ 891,3 juta atau setara dengan Rp 13,2 triliun.
Adapun penandatanganan Head of Agreement (HOA) dilaksanakan antara KKKS Genting Oil dengan Pupuk Kaltim. Penadantangan HOA akan mendukung penyediaan kebutuhan gas sebagai bahan baku pabrik Pupuk Kaltim yang akan dibangun di Fior Kabupaten Fakfak Papua Barat, dan ditargetkan akan komersil di Desember 2027. Diharapkan, proyek ini memenuhi kebutuhan pupuk di daerah dan nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan.
Hadir Dirjen Migas Tutuka Ariadji, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi. Juga Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Wiko Migantoro. Tampak juga Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu, Endro Hartanto, dan General Manager Husky – CNOOC Madura Limited (HCML) Kang An.
Mendampingi wapres saat itu Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto. Juga Staf Khusus Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Arif Rahmansyah Marbun. Serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma. ***
