Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbud Ristek turun tangan mengatasi kasus tujuh guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) yang mundur baru-baru ini.
Diberitakan, para guru besar tersebut mundur karena adanya intervensi soal kelulusan mahasiswa S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas diusut tuntas.
“Kasusnya mogoknya 7 guru besar Unhas dari kegiatan belajar mengajar di FEB harus diusut tuntas. Kami dukung tim verifikasi yang dibentuk Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa dalam mengumpulkan fakta seputar kasus tersebut. Kami sarankan Kemendikbud sertakan tim supervisi untuk memastikan tim verifikasi Unhas bekerja optimal,” ucap dia dalam keterangannya, Senin (7/11/2022).
Dia menyebut dugaan keterlibatan Dekan FEB mengenai kelulusan mahasiswa S3 juga perlu diusut tuntas.
Dia pun berharap pemicu 7 guru besar itu mundur harus segera dipastikan.
Karena itu, tim verifikasi harus benar-benar memastikan apa pemicu mundurnya tujuh guru besar Unhas dari kegiatan belajar mengajar.
“Apakah benar karena arogansi Dekan FEB Unhas yang ingin meluluskan mahasiswa doktoral melalui pendekatan kekuasaan? Jika benar demikian maka harus ada sanksi tegas untuk Dekan FEB,” tegas dia.
“Karena hal itu jelas tidak bisa dibiarkan. Kampus merupakan lembaga akademis, sehingga setiap kebijakan akademis harus diambil dalam norma akademik,” tambah dia.
Jika norma akademik di kampus tidak dihormati, sambung dia, maka akan menjadi preseden buruk di masa depan. Hal ini terlepas apakah mahasiswa doktoral yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau tidak.
Meski begitu, Huda juga mendorong agar dilakukan pengusutan terkait ada-tidaknya unsur kesengajaan dan politisasi pengunduran diri tujuh guru besar itu. ***
