Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menyetujui Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2022 dalam rapat Paripurna, Senin (12/9/2022).
Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Munas KAHMI) dapat hibah Rp14 miliar.
Semula dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran hibah untuk Munas KAHMI diusulkan Rp15 miliar.
Namun dalam rapat Paripurna DPRD Sulteng, Senin kemarin, melalui juru bicara Banggar Suryanto, ada realokasi anggaran Munas KAHMI sebesar Rp1 miliar rupiah.
Sehingga anggaran hibah untuk Munas KAHMI yang diketok oleh DPRD Sulteng menjadi Rp14 miliar.
“Untuk menutupi kebutuhan OPD yang dianggap penting dan mendesak, maka Banggar dalam rapat bersama TAPD disepakati untuk melakukan realokasi rancangan dana hibah bantuan sosial kepada KAHMI yang direncanakan Rp15miliar, direalokasi/dikurangi sebesar Rp1 miliar, dialihkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD,” ujar Suryanto dalam laporan Banggar di rapat paripurna.
Rp1 miliar itu yang diambil dari hibah Munas KAHMI itu dialokasikan untuk Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulteng di Jakarta sebanyak Rp100 juta. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Sulteng sebanyak Rp250 juta.
Hak-hak Penyintas
Suryanto saat pembacaan laporan Banggar DPRD Sulteng mengatakan, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi yang intensif, khusus untuk penanganan korban bencana alam tanggal 28 September 2018 yang sampai saat ini masih terdapat korban belum memperoleh hak – haknya. Terutama untuk penyelesaian Huntap yang belum maksimal.
Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pada perubahan APBD tahun 2021 kata dia, untuk talangan pembebesan lahan Huntap di Kota Palu.
Sementara bagi mereka yang baru saja kehilangan rumah akibat bencana banjir, kata Suryanto, Banggar berpendapat kiranya pemerintah daerah dapat memberi bantuan kepada korban jika belum dapat ditampung dalam APBD-P 2022.
Hibah Rp14 miliar itu mendapat tanggapan miring dari sejumlah warganet. Dalam sebuah grup Whatsapp alumni pecinta alam Sulawesi Tengah, ada yang menyebut itu membebani APBD.
Salah seorang peserta diskusi menyebutkan; “hampir sebagian besar alumni KAHMI, sudah hidup mapan dan tersebar luas di sejumlah kelembagaan politik, swasta dan pemerintah. Kalau dorang saweran, bisa lebih dari 14 M uang terkumpul.
Acara ini, kurang lebih sama dgn reuni, atau nostalgia tapi membebani APBD.”
Komentar ini ditanggapi oleh anggota grup lainnya; “Berarti organisasi lain punya peluang sama untuk mendapatkan bantuan Pemprov dengan jumlah miliaran.”
Hibah ini juga diprotes Agus Salim Faisal Said, atas nama Advokat Rakyat. Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sulteng harusnya lebih mengutamakan eks korban bencana.
Mengutip suluhmerdeka.com, Anto Sangadji, peneliti dan pegiat organisasi nonpemerintah menyatakan; “Para pengurus KAHMI diisi eks aktivis HMI yang sudah mapan. Banyak politisi papan atas dan pebisnis sukses. Mereka bisa lebih kreatif cari sumber pembiayaan utama di luar APBD.
Satu sampai dua miliar mungkin masih realistis. Tapi tidak belasan miliar untuk daerah dengan angka kemiskinan masih lebih 12 %. Infrastruktur pedesaan yang masih buruk. Kualitas pendidikan yang super rendah dan lain-lain yang tergolong prioritas spending APBD.”
Munas Kahmi Diikuti 6000 Peserta
Untuk diketahui Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XI pada 24 – 28 November 2022 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Peserta penuh dari seluruh Indonesia yang telah teregistrasi untuk hadir, tercatat sebanyak 1.096 orang. Sedangkan secara keseluruhan termasuk para peninjau sebanyak sekitar 6 ribu orang.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Mulhanan Tombolotutu melalui rilis pada Senin (12/9/2022).
Terkait dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Sulteng sebesar Rp14 Miliar, Mulhanan Tombolotutu menjelaskan, anggaran sebesar itu akan digunakan dalam empat acara pokok, yakni Munas, Panggung Kebangsaan, KAHMI Expo dan KAHMI Peduli.
Jadi tidak sekadar memilih pengurus baru dan penyusunan program dalam periode kepengurusan 2022- 2027.
Panggung Kebangsaan akan diisi presentasi/ orasi beberapa tokoh politik dan budaya antara lain Anies Baswedan dan Taufik Ismail serta banyak tokoh nasional dan daerah lainnya.
Sedangkan KAHMI Expo akan menghadirkan UMKM dari seluruh Indonesia dan lokal yang menampilkan berbagai macam produknya.
Ketua DPR RI, Puan Maharani yang akan membuka acara KAHMI Peduli pada 28 November 2022 pagi di Huntap Pombewe, Sigi.
Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Sulawesi Tengah meyakini, Munas XI KAHMI kali ini berdampak sangat positif bagi daerah.
Pertama, dana APBDP itu akan terserap dalam kegiatan Munas dan rangkaian kegiatan yg akan menghidupkan pelaku usaha hotel, akomodasi, transportasi dan juga UMKM.
Bahkan belanja peserta yang mencapai 6 ribu orang itu akan melahirkan multiplier effect (pengaruh meluas yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan).
“Jika satu orang peserta membelanjakan dananya sebesar Rp500 ribu saja, maka dalam sehari dana yang dibelanjakan sebesar Rp3 miliar per hari oleh sekitar 6 ribu orang. Jika dikalikan 4 hari, maka dana yang beredar di Kota Palu selama empat hari sebesar sekitar Rp12 miliar. Itu tidak termasuk akomodasi, transportasi dan lain-lainnya,” demikian mantan Wali Kota Palu itu. ***
