Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberikan respons singkat saat dimintai tanggapan terkait penugasan prajurit TNI untuk menjaga kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di berbagai daerah.
“Yang jelas sinergisitas TNI-Polri semakin oke,” kata Kapolri saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Pernyataan ini merespons kebijakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang sebelumnya memerintahkan TNI untuk menjaga atau memperkuat pengamanan di seluruh kantor kejaksaan di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan dan daerah lainnya.
Kebijakan TNI untuk menjaga Kejaksaan itu tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/442/2025 tertanggal 6 Mei 2025. Dalam telegram disebutkan bahwa personel TNI bersama perlengkapannya dikerahkan untuk mendukung pengamanan di Kejati dan Kejari.
Namun langkah ini menuai kritik dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut pengerahan TNI ke lembaga kejaksaan sebagai bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945 dan Tap MPR VII Tahun 2000.
“Tugas pengamanan adalah wewenang Polri, bukan TNI. Pengerahan ini melanggar aturan konstitusional dan dapat memicu tumpang tindih kewenangan,” kata Sugeng dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (12/5/2025).
IPW pun mendesak Presiden dan DPR untuk segera membahas persoalan tersebut agar tidak menimbulkan konflik kelembagaan dan pelanggaran prinsip negara hukum. ***
