Berawal dari penolakan tiga pemimpin redaksi media di Palu, Radar Sulteng, Mercusuar, dan Metro Sulawesi atas permintaan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri untuk menghadirkan wartawannya diklarifikasi berkaitan dengan berita yang diterbitkan Kamis, 17 Desember 2015, laporan Nizar Rahmatu atas Gubernur Sulteng Longki Djanggola kembali viral.

Ketiga pemimpin media itu adalah Murthalib (Radar Sulteng), Tasman Banto (Mercusuar), dan Udin Salim (Metro Sulawesi). Ketiganya bersepakat untuk menolak permintaan Bareskrim Polri melalui pertemuan di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng, Sabtu (7/11/2020) pekan lalu.

Penyidik AKBP Dwi Kornansiwaty, SH dalam suratnya ke masing-masing tiga pemred tadi, meminta wartawan penulis berita dihadirkan di Bareskrim Polri. Pemanggilan itu berkaitan dengan laporan M. Nizar Rahmatu.

Nizar melaporkan Longki Djanggola ke Bareskrim atas tuduhan dugaan penghinaan. Ketiga wartawan media tadi memberitakan pernyataan Longki yang dimuat 17 Desember 2015.

Longki memberikan keterangan kepada wartawan setelah Nizar berbicara di salah satu stasiun televisi. Pembicaraan Nizar di televisi dinilai sebagai pencemaran nama baik. Antara lain Longki disebut membagi-bagikan dana bantuan sosial di saat kampanye Pemilukada Sulteng sehingga harus diusut karena dianggap menyalahgunakan anggaran daerah.

Bukan hanya itu. Nizar juga menganggap Longki memaksakan pelaksanaan Sail Tomini pada September 2015. Karena pernyataan Nizar di televisi itulah Longki kemudian memberikan keterangan kepada wartawan.

Pernyataan Longki di media itu ternyata membuat Nizar melaporkan Longki di Bareskrim Mabes Polri, 23 Desember 2015. Nizar merasa dicemarkan namanya karena ditulis pernah di bui dalam sebuah kasus. Tetapi entah bagaimana, laporan itu tidak berlanjut. Nanti setelah lima tahun berlalu muncul surat perintah penyelidikan lanjutan No: Sp. Lidik/1370/X/2020 Dittipidum tanggal 16 Oktober 2020.

Adapun menurut penelusuran Penasehat Hukum Edmond Leonardo Siahaan, Nizar memang pernah menjadi tahanan terkait kasus dugaan korupsi. Sebelumnya ia ditahan di Rutan Klas IIA Palu lalu dialihkan menjadi tahanan kota atas permintaannya dengan alasan sakit. Saat itu ia menjadi Fasilitator kelurahan Program Pengembangan Wilayah Pedesaan Kelurahan Lere 2010, ia menjadi salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi P2WP Kelurahan Lere Tahun 2010.

“Cuma anehnya ini kasus lama diangkat kembali ada apa? Itu kasus 2015. Seingat saya, saat itu dia juga bereaksi. Tapi entah kenapa ini didiamkan begitu saja. Bahkan dugaan pelanggaran Pilkada yang dia laporkan atas Gubernur Longki juga tidak ditindaklanjuti, sekarang saat Pilkada kemudian mencuat lagi. Jadi ini menurut saya agak aneh. Orang pun sudah menaruh kira apa tujuannya. Dalam waktu dekat pula, Gubernur Longki akan balik melaporkan yang bersangkutan ke Mabes Polri,” sebut Edmond.

Masih terkait itu, Edmond menyatakan bahwa penyidik harusnya paham bahwa yang dilaporkan itu adalah produk jurnalistik sehingga harus menggunakan UU Pers, bukan dengan pasal pidana. ***