Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Poso, Ustaz KH. Arifin Tuamaka membeberkan fakta bahwa hampir 21 tahun operasi keamanan di Poso tidak berhasil memberikan rasa aman kepada warga Poso. Bahkan selalu terjadi peristiwa yang mencederai rasa kemanusiaan.
“Untuk itu kami mendesak agar Presiden Jokowi mengalihkan operasi pengejaran teroris Poso ke pihak TNI agar secepatnya selesai dan masyarakat hidup aman dan tenteram,” kata Ustaz Arifin pada pertemuan Forum Komunikasi Lintas Agama yang digelar oleh Pemda Kabupaten Poso, Senin siang (17/5/2021), di ruang Pogombo kantor Bupati Poso.
Dalam kesempatan tersebut Ketum MUI Poso itu juga meminta agar Bupati Poso memberikan jaminan keamanan bagi warganya, khususnya warga yang bermukim dan bertani di sekitar lokasi pengejaran kelompok bersenjata tersebut. Sebab menurutnya, setelah peristiwa Kalimago, warga tidak bisa lagi ke kebun.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana Pemda memberikan jaminan keamanan bagi warganya untuk bertani dan ke lokasi perkebunan mereka. Jika tidak, mereka pasti tidak akan dapat menyambung kehidupan mereka, sebab mereka hanya mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan,” ujarnya.
Toko muslim Poso itu juga menambahkan jika dalam pertemuan tokoh lintas agama itu telah disepakati satu poin mengenai desakan agar Presiden Joko Widodo datang berkunjung ke Poso dan menyelesaikan persoalan Poso yang sudah puluhan tahun terbengkalai itu.
Bupati Poso, Verna Inkiriwang mengatakan, hasil dari pertemuan tokoh lintas agama hari ini akan dirumuskan menjadi beberapa poin oleh tim perumus. Selanjutnya hasil perumusan itu akan dirapatkan dengan pihak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, untuk selanjutnya dibawa ke pemerintah pusat.
“Sebaiknya keberpihakan kepada salah satu instansi untuk diminta melaksanakan operasi pengamanan di Poso jangan dilakukan. Sebab Pemda berdiri di tengah merangkul semua aparat keamanan dan menjaga sinergitas bersama. Kami tidak akan menandatangani pernyataan jika ada statemen yang berpihak pada satu instansi pengamanan. Sebab kami berdiri netral untuk keamanan bagi warga Poso,” kata Bupati Verna.
Bupati Poso juga menambahkan jika Pemda dan tokoh agama di Poso telah menyetujui untuk bertemu dengan pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta dalam waktu dekat.
“Soal bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi sudah dilaporkan ke sekretaris kabinet,” ujarnya seperti dilansir Palu Poso, media partner Kumparan.com. ***
Discussion about this post