Pemerintah melarang segala jenis mudik baik lokal maupun antarprovinsi sepanjang 6 – 17 Mei 2021. Polri turun tangan menyekat pemudik selama masa larangan mudik berlangsung. 381 posko penyekatan didirikan, ratusan ribu personel siaga.
Pengetatan masih dilawan dengan nekat curi start mudik banyak warga. Kementerian Perhubungan mengakui ada prediksi 7 persen atau 18 juta warga akan tetap pulang kampung. Ribuan santri juga sudah lebih dulu pulang, menyusul kemudian belasan ribu TKI kembali ke tanah air.
Paling anyar, kemarin dilaporkan sebanyak 85 warga dari China dengan bebas masuk Indonesia dengan menggunakan pesawat sewaan.
Laporan sebelumnya juga menyebut 454 WN India masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Padahal India saat ini tengah menjadi sorotan global akibat ‘Tsunami Covid-19’ dan juga mutasi varian B1617. 200 ribu orang lebih meninggal di sana.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai ada ketidakberaturan antara kebijakan dengan fakta di lapangan. Cenderung kontraproduktif. Hermawan menilai warga sudah jenuh dengan kondisi covid-19 dengan segala aturan timpang tindihnya.
Hermawan menyebut pemerintah tak sekali dua kali mengeluarkan kebijakan yang tidak selaras antar kementerian dan lembaga.
“Pemerintah di satu sisi menetapkan mudik dilarang, tapi di sisi lain instrumen pemerintah lain tidak sejalan dalam kebijakan, dan itu banyak sekali. Ada WNA masuk namun mobilitas dalam negeri jelas dilarang. Jadi sama saja akan ada peningkatan kasus, berpotensi besar,” kata Hermawan seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (6/5/2021).
“Sekarang kemungkinan yang sudah mudik di luaran sana, banyak,” imbuhnya.
Hermawan mengatakan, masyarakat akan mudah tersulut amarah dan kecewa dengan pelarangan. Oleh sebab itu, banyak kini masyarakat yang nekat untuk kucing-kucingan mudik. Mereka bisa jadi telah menilai pemerintah tidak menemukan solusi apik dari pemerintah.
Hermawan lantas meminta pemerintah untuk segera menutup pintu masuk tak hanya WN India, namun WNA lainnya. Ia menyebut kebijakan itu penting lantaran saat ini Indonesia sudah mengantongi tujuh varian corona yang berhasil teridentifikasi, yakni varian D614G, B117, N439K, E484K, B1525, B1617, dan B1351.
“Seharusnya kedatangan WNA tetap tidak bisa ditoleransi. Karena kita sama halnya saat ke negara lain kita juga dibatasi,” kata dia.
Inkonsistensi kebijakan pemerintah menurutnya juga terjadi kala Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mengajak masyarakat mengunjungi destinasi wisata lokal selama libur Hari Raya Idulfitri 1442 hijriah pada Mei mendatang.
Tak cukup itu, narasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi sorotan tahun ini. Gubernur NTB Zulkieflimansyah memperbolehkan warga mudik antardaerah di NTB. Ia menuangkan izin mudik dalam surat Surat Edaran (SE) Nomor 550/05/KUM/Tahun 2021.
Sementara sudah sewajarnya, mudik yang menimbulkan mobilisasi warga secara epidemiologis merupakan upaya yang harus diantisipasi. Mengingat transmisi virus corona dimulai dari penyebaran antar manusia melalui tingkat pergerakannya.
“Padahal tentu kita tidak menginginkan pandemi terjadi di atas pandemi, artinya varian baru menyerang di kala varian lama belum terkendali,” jelas Hermawan. ***
Discussion about this post